INFO BAPPEBTI BLOKIR PERDAGANGAN KOMODITI ILEGAL

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Info Bappebti blokir perdagangan komoditi ilegal

Blog Article

network   Republika.id   retizen.id   Sign In ameera happening wellness myhalal tekno sharia keuangan industri halal wisata khazanah indonesia dunia hikmah filantropi rumah zakat islam digest haji umroh iqra alquran-digital kajian-alquran doa hadist khutbah jumat news nasional pendidikan sport internasional UBSI telko highlight analisis news-analysis selarung kolom lipsus ekonomi finansial energi bisnis pertanian otomotif esgnow lingkungan csr tata-kelola Visible foto movie infografis komik karikatur english internal affair Islam during the archipelago Activity and Leisure Eco-friendly Finance Republika tv Pack up Podcast Info 37 Inventory Shot Indeks Finansial

Langkah  ini  dilakukan   sebagai  upaya  pembinaan   terhadap  entitas  ilegal   untuk  patuh  terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta untuk membentuk iklim persaingan usaha yang sehat di bidang PBK.

Adanya situs-situs ilegal yang mengatasnamakan perdagangan berjangka komoditi merugikan masyarakat dan industri perdagangan berjangka komoditi.

Menurut dia, selain pemblokiran situs, perlu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di industri perdagangan berjangka komoditi untuk melakukan edukasi berkelanjutan dalam rangka melindungi masyarakat.

Ia menjelaskan, 114 area situs terbaru yang diblokir, sebagian besar merupakan situs web dari pialang berjangka luar negeri. Memang banyak yang mengaku memiliki legalitas dari regulator di luar negeri, tapi ketika beroperasi di Indonesia tetap diharuskan memiliki izin dari Bappebti.

Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK Di Sini ilegal yang saat ini tengah dilakukan,” jelas Kasan.

“Bertransaksi di entitas ilegal, apalagi yang berada di luar negeri sangat berisiko. Bappebti tidak dapat memfasilitasi masyarakat dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara masyarakat dengan entitas ilegal tersebut,” jelas Didid.

“Untuk itu, sebelum memutuskan berinvestasi, masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaannya serta mempelajari serta mengenali risiko investasi tersebut.

Wisnu menggambarkan, seseorang yang menggunakan opsi biner hanya menebak harga suatu instrumen keuangan, seperti forex, kripto, atau indeks saham akan mengalami kenaikan atau penurunan dalam waktu tertentu.

“Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK ilegal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs World wide web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (

Berdasarkan pengertian komoditas di atas, terdapat dua sifat yang dimiliki komoditas. Kedua sifat tersebut antara lain adalah:

“Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK.

2. Manfaat Penelitian Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : a. Manfaat Teoritis Secara teoritis, pembahasan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tentu saja akan memberikan kontribusi pemahaman, pemikiran dan pandangan baru terhadap Wakil Pialang Berjangka. Di dalam perkembangan selanjutnya akan menjadi masukan bagi para pelaku dunia bisnis dan dapat benar-benar mengetahui pengaturan hukum mengenai wakil pialang berjangka. Selain itu tulisan ini juga bermanfaat sebagai referensi dan perbandingan untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum Ekonomi, khususnya dalam kegiatan usaha di Pasar Modal.

Akta pendirian Perseroan Terbatas yangtelah disahkan oleh Menteri Kehakiman ; b. Daftar nama pemegang saham ; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; d. Rencana kegiatan usaha yang meliputi organisasi, sistem penerimaan dan pendidikan serta pelatihan pegawai, penyiapan sarana telekomunikasi dan sistem informasi, sistem pengawasan dan pelaksanaan peraturan rencana pengaturan dan pengelolaan transaksi, serta proyeksi keuangan untuk 3 (tiga) tahun ; e. Neraca pembukuan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik ; f. Daftar nama komisaris dan direksi ; g. Tanda bukti pembukaan rekening terpisah untuk dana Nasabah; 23

Report this page